Gerbangrakyat.com – Politikus PDIP, Adian Napitupulu, dengan tegas memastikan bahwa wacana mengenai hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 pasti akan terus bergulir. Menurutnya, koalisi antara Ganjar-Mahfud, yang melibatkan PDIP dan PPP, telah menunjukkan dukungan yang solid terhadap hak angket di DPR. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian kepada wartawan pada Sabtu (24/2/2024).
Adian juga menegaskan bahwa kuota untuk menggulirkan hak angket akan terpenuhi, mengingat kesepakatan dari tim pasangan calon 01. “Terpenuhi, terpenuhi,” tambahnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Adian menunjukkan bahwa saat ini tidak hanya partai politik yang menginginkan pengajuan hak angket, tetapi juga aspirasi dari rakyat. “Sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pandangan dengan Ganjar Pranowo mengenai rencana penggunaan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
“Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud seperti yang dikutip dari akun @mohmahfudmd pada Jumat (23/2/2024).
Mahfud menjelaskan bahwa hak angket merupakan hak dari partai politik, terutama anggota DPR, dan bukan hak dari calon presiden atau wakil presiden. Ia menekankan bahwa dirinya bukan anggota partai politik.
Baca Juga:
“Secara konstitusi, hak angket itu merupakan urusan partai politik di DPR, bukan urusan pasangan capres/cawapres. Saya bukan orang partai politik atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang partai politik,” tegasnya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa tidak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu.
“Enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” jelas Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2/2024).
Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggertak atau tidak serius terkait wacana hak angket. Oleh karena itu, ia mendorong DPR untuk segera memanggil penyelenggara Pemilu.
Baca Juga:
“Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu,” tambahnya.
Sumber : Detik
