Gerbangrakyat.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik supremasi hukum di Indonesia yang menurutnya lebih mirip dengan supremasi kekuasaan satu pihak. Dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024” di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Hasto mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi politik Indonesia.

Menurut Hasto, pembukaan kotak Pandora, yang mencakup berbagai masalah dalam sistem politik dan hukum Indonesia, telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan apa yang disebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

“Jadi acara kita ini bukan membuka kotak pandora karena kotak pandora sudah dibuka, siapa yang membuka? Itu adalah abuse of power dari presiden Jokowi, itu yang membuka kotak pandora” kata Hasto dikutip dari Detik.com

Salah satu isu yang dibahas Hasto adalah peran Pemilu sebagai alat legalitas untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa Pemilu seharusnya merupakan cermin dari peningkatan kualitas peradaban bangsa dalam demokrasi, namun kini dianggap hanya sebagai alat untuk melanjutkan kekuasaan, terutama melalui nepotisme.

“Buktinya kemarin muncul berita, Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iriana mau menjadi Wali Kota Bogor,” ungkap Hasto.

Ia merujuk pada niat Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

Hasto juga menyuarakan keprihatinannya terkait majunya Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menurutnya, hal ini hanya akan menguntungkan “dewa-dewanya”, sementara mengabaikan kepentingan rakyat. Selain itu, Hasto juga menyinggung soal sikap Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

“Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal sikap Hakim MK Anwar Usman. ‘Nah ini ada akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Kotak pandora yang kedua adalah sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan,’ tutur Hasto.”

Share: