:

Gerbangrakyat.com– Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, menegaskan bahwa partainya belum memberikan dukungan resmi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Hal ini disampaikan Mardiono menyusul penyerahan surat rekomendasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur kepada pasangan tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PPP di Jakarta Pusat, Mardiono menjelaskan bahwa surat rekomendasi dari DPW PPP Jatim tersebut hanya merupakan usulan awal. “Bukan, itu bukan mengusung. Jadi PPP Jatim itu adalah membuat usulan, mengusulkan melalui rapat pengurus harian (PH) diusulkan untuk Jatim mendukung Ibu Khofifah,” ujar Mardiono dikutip dari Liputan6.com (24/5/2024).

Lebih lanjut, Mardiono menekankan pentingnya proses internal partai yang harus dilalui sebelum keputusan resmi diambil. Menurutnya, usulan dari DPW PPP Jatim harus dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang melibatkan para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur. “Karena kalau tingkat provinsi itu harus dilakukan setidaknya melalui musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) atau Rapimwil melibatkan para ketua DPC-DPC seluruh Jawa Timur,” jelasnya.

Mardiono juga menambahkan bahwa komunikasi dengan partai politik lain masih terus berlangsung. “Oleh karena itu harus ada kesepakatan bersama, itu yang kita sebut Rapimwil. Nah itu belum dilakukan karena itu DPW baru membuat ide, gagasan, usulan. Jadi sekali lagi belum memberikan keputusan untuk dukung, itu baru sampai batas usulan,” katanya.

Pernyataan Mardiono ini sekaligus membantah anggapan bahwa PPP sudah memberikan dukungan penuh kepada Khofifah-Emil untuk Pilkada Jatim 2024. Ia menegaskan bahwa keputusan dukungan harus melalui proses yang lebih komprehensif dan melibatkan semua struktur partai, mulai dari DPW hingga DPC.

Saat ini, PPP masih mempertimbangkan berbagai usulan yang masuk dan belum memutuskan arah dukungan untuk Pilkada Jawa Timur. Proses internal partai dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan akhir.

Share: