:

Jakarta – Gerbangrakyat.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kompak membantah isu yang menyebutkan bahwa mereka menggunakan nama Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta sebagai alat bargaining untuk mendapatkan kursi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, dengan tegas menepis rumor tersebut.

“Oh nggak lah tidak ada, kita tidak ada urusan, itu DPP ini DPW tidak ada urusan,” kata Hasbiallah dikutip dari detikcom dengan tema “Di Balik Kode ‘Menarik’ untuk Anies”, Rabu (5/6/2024).

Hasbiallah menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk merangkul semua partai politik yang bersedia bekerja sama dalam pemerintahannya. “Dan saya yakin Pak Prabowo dari awal semua partai-partai akan dirangkul kok yang mau untuk bersama,” ujarnya.

Pernyataan ini juga didukung oleh politisi PDIP, Guntur Romli, yang turut membantah adanya penggunaan Anies Baswedan sebagai alat tawar-menawar. Menurut Guntur, menyebut nama Anies dalam internal PDIP pun memiliki risiko tersendiri.

“Bagi kami tidak ada, karena menyebut Anies sebenarnya pun di dalam PDIP penuh risiko yang juga harus, secara internal ada risiko ketika menyebut nama Mas Anies itu, tetapi kan pertanyaannya apakah demokrasi di PDIP konsisten apa tidak, ketika ada nama itu muncul dari bawah, itu kan harus dibahas,” jelasnya.

Dalam konteks ini, baik PKB maupun PDIP menegaskan bahwa setiap keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan internal dan komitmen terhadap prinsip demokrasi, bukan untuk bargaining power semata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua partai memiliki visi yang jelas dan tegas dalam menyikapi dinamika politik saat ini.

Isu yang beredar ini tampaknya tidak berdasar dan lebih bersifat spekulatif. Kedua partai besar ini menunjukkan integritas mereka dalam berpolitik dengan menegaskan bahwa tidak ada agenda tersembunyi atau strategi khusus yang melibatkan Anies Baswedan untuk tujuan tertentu dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan publik terkait spekulasi yang berkembang.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. Klarifikasi dari para tokoh politik ini juga menjadi bukti bahwa komitmen terhadap transparansi dan kejujuran masih menjadi prioritas utama dalam politik Indonesia.

Share: