:

Gerbangrakyat.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan untuk memberhentikan secara permanen Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Keputusan ini diambil setelah terbukti bahwa Hasyim melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita yang menjadi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Eropa. Dalam sidang DKPP, terungkap bahwa Hasyim menjanjikan sejumlah uang dan pernikahan kepada korban.

Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, terungkap bahwa Hasyim beberapa kali mendesak korban untuk menemani dirinya dalam kunjungan kerja di Eropa. Bermodal jabatannya sebagai Ketua KPU, Hasyim berhasil memaksa korban untuk melakukan hubungan badan pada Oktober 2023.

“Sehingga akhirnya Pengadu merasa terpaksa untuk beberapa kali pergi bersama Teradu. Puncaknya, Teradu memaksa Pengadu untuk melakukan hubungan badan,” ungkap anggota DKPP dalam sidang tersebut.

Pasca kejadian tersebut, Hasyim terus mendekati korban dan memberikan janji-janji manis, termasuk akan menikahi korban dan memberikan sejumlah fasilitas.

“Teradu akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi Pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi ‘imam’ bagi Pengadu,” ujar anggota DKPP.

Dalam surat pernyataan yang dibuat Hasyim pada Januari 2024, ia menjanjikan untuk mengurus balik nama apartemen menjadi atas nama korban, memberikan keperluan korban selama kunjungan di Indonesia, termasuk tiket pesawat Belanda-Jakarta sejumlah Rp 30 juta setiap bulan, serta memenuhi kebutuhan makan korban seminggu sekali. Hasyim juga berjanji untuk memberikan perlindungan nama baik dan kesehatan mental korban, tidak akan menikah dengan perempuan lain, serta memberikan kabar minimal sehari sekali.

“Dan Teradu menyatakan bahwa apabila pernyataan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Teradu bersedia diberikan sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar IDR 4.000.000.000, yang dibayarkan secara dicicil selama 4 (empat) tahun,” demikian bunyi surat pernyataan Hasyim yang tercantum dalam putusan DKPP.

Dalam perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024, DKPP memutuskan untuk mengabulkan pengaduan Pengadu secara keseluruhan dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan,” ujar ketua majelis sidang, Heddy Lugito.

Hasyim tidak menghadiri sidang putusan secara langsung, namun mengikuti melalui daring menggunakan aplikasi Zoom. Dalam tanggapannya, ia didampingi oleh jajaran komisioner KPU RI, serta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat.

“Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf,” tambahnya.

Respons Istana dan Tindak Lanjut

Istana menghormati keputusan DKPP tersebut. Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Hasyim Asy’ari.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan.

Ari menambahkan bahwa keputusan presiden mengenai pemberhentian Hasyim akan diterbitkan maksimal tujuh hari setelah putusan DKPP dibacakan. Saat ini, pemerintah masih menunggu salinan putusan DKPP.

“Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan presiden,” ujarnya. “Dalam kurun waktu tujuh hari setelah putusan DKPP dibacakan. Saat ini, pemerintah/Kemensetneg masih menunggu salinan putusan DKPP tersebut,” lanjut Ari.

Sumber : Detik

Share: