:

Gerbangrakyat.com -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, bersalah atas kasus asusila yang melibatkan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Keputusan ini disampaikan dalam sidang terbuka pada Rabu, 3 Juli 2024. Hasyim diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua dan anggota KPU.

Kronologi Kejadian

Juli 2023 Pertemuan pertama antara Hasyim dan korban terjadi pada acara bimbingan teknis (bimtek) di Bali, tepatnya saat agenda jalan sehat pada 31 Juli 2023. Hasyim menyapa dan mengajak korban berbincang selama 30 menit. Ia kemudian meminta korban untuk menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp.

“Pengadu menyampaikan pada saat jalan sehat tersebut, Teradu menyapa Pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit. Perbincangan diakhiri dengan Pengadu diminta ‘japri’ melalui aplikasi WhatsApp kepada Teradu,” demikian bunyi putusan DKPP.

Agustus 2023 Komunikasi intens berlanjut melalui WhatsApp, di mana Hasyim kerap merespons pesan korban dan mengundangnya untuk bertemu di Jakarta. Mereka akhirnya bertemu di Cafe Habitate Jakarta, membicarakan tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. Hasyim juga mengirimkan informasi rahasia terkait agenda kunjungan luar negeri dan materi bimtek.

September 2023 Korban mengikuti bimtek di Singapura yang diselenggarakan oleh KPU pada 25-30 September. Hasyim membiayai tiket pulang korban dari Jakarta ke Singapura serta penginapan dan tiket ke Belanda.

Oktober 2023 Hasyim mengajak korban untuk bertemu di hotel tempatnya menginap di Amsterdam. Pertemuan tersebut berakhir dengan hubungan badan yang dilakukan di bawah paksaan dan janji menikah oleh Hasyim.

“Pengadu menolak permintaan Teradu, namun Teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi Pengadu,” ungkap DKPP.

November 2023 – Desember 2023 Komunikasi berlanjut dengan Hasyim membelikan sejumlah barang dan membantu korban mengurus pembelian apartemen. Hasyim juga membiayai tiket pesawat korban dari Belanda ke Jakarta dan menyewakan apartemen di Kuningan.

Januari 2024 – April 2024 Korban mulai menagih janji Hasyim untuk menikah. Hasyim membuat surat pernyataan yang menyebutkan sanksi moral dan denda Rp 4 miliar jika janji tidak ditepati. Namun, komunikasi yang dijanjikan tidak ditepati oleh Hasyim. Puncaknya, pada 4 Februari 2024, korban memutuskan melaporkan Hasyim ke DKPP pada 18 April 2024.

Sidang dan Putusan DKPP

Sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan pengadu. DKPP mendengarkan keterangan dari berbagai saksi dan Hasyim sebagai teradu. Pada akhirnya, DKPP memutuskan untuk memberhentikan Hasyim dari jabatannya.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang, Heddy Lugito, Rabu (3/7/2024).

DKPP juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan serta meminta Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Sumber : Detik

Share: