Pengambilan Ijazah MAN 1 Pacitan Dipersoalkan, Pihak Madrasah Tegaskan Tidak Ada Syarat Pembayaran
Gerbangrakyat.com – Pacitan, Jawa Timur, persoalan terkait prosedur pengambilan ijazah alumni MAN 1 Pacitan kembali menjadi perhatian. Hal itu mencuat setelah muncul kekhawatiran dari salah seorang alumni yang merasa ijazahnya dapat tertahan apabila belum menyelesaikan urusan pembayaran.
Pihak MAN 1 Pacitan membantah adanya ketentuan pembayaran sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Madrasah menegaskan ijazah merupakan hak seluruh siswa dan dapat diambil tanpa persyaratan tertentu.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha MAN Pacitan, Dra. Anissa, MPd, ketika dikonfirmasi mengenai prosedur pengambilan ijazah.
“Pengambilan ijazah tidak ada persyaratan apapun, tdk ada hubungan bayar membayar, ijazah merupakan hak seluruh siswa, adapun ada beberapa yg blm diambil bukan berarti karena takut utk dimintai pembayaran, karena memang anak anak tsb belum memerlukan ijazah tsb.”
Keterangan itu menjadi penjelasan resmi madrasah di tengah adanya pertanyaan mengenai alasan sejumlah alumni belum mengambil ijazah mereka.
Sekitar 20 Alumni Belum Mengambil Ijazah
Kepala MAN Pacitan, Moh. Badaruddin, SPd, MSi, menjelaskan bahwa pada gelombang kedua pengambilan ijazah sekitar awal September 2026, masih terdapat sekitar 20 siswa yang belum mengambil dokumen tersebut.
Menurut Badaruddin, kondisi tersebut tidak berkaitan dengan adanya kewajiban pembayaran. Sebagian alumni disebut sudah bekerja atau melanjutkan pendidikan sehingga belum merasa membutuhkan ijazah dalam waktu dekat.
“Pada gelombang 2 sekira awal September ada 20 an siswa yang belum ngambil ijazah karena terlanjur di terima kerja di luar daerah, sudah keburu kuliah atau belum merasa memerlukan ijazah. Mereka sudah kami surati by name. Tapi kapanpun kami siap memberikan ijazah alumni siswa kami.”
Pihak madrasah, lanjutnya, menyatakan tetap membuka kesempatan bagi para alumni yang belum mengambil ijazah untuk mengambilnya kapan saja.
Muncul Pengaduan dari Keluarga Alumni
Di sisi lain, terdapat pengaduan dari keluarga di lingkungan MAN Pacitan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keluarga tersebut menyampaikan adanya pengalaman terkait pembayaran yang menurutnya membuat khawatir ijazah tidak dapat diambil. Kekhawatiran itu muncul karena ijazah dibutuhkan untuk keperluan melanjutkan pendidikan.
“Saya kemarin mau bayar 1,8 tapi dikembalikan 300k atau 200k. Soalnya saya takut ijazah saya tidak bisa diambil pak, dan ijazahnya sangat penting untuk syarat masuk PTN”
Pengaduan tersebut berbeda dengan penjelasan resmi pihak madrasah yang menyatakan pengambilan ijazah tidak memiliki persyaratan pembayaran.
Dengan demikian, persoalan yang berkembang saat ini berada pada adanya perbedaan persepsi antara keterangan resmi madrasah mengenai pengambilan ijazah dengan kekhawatiran yang disampaikan pihak keluarga alumni.
Aktivis Soroti Persoalan Muamalah
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian dari aktivis sosial Dedy_Punjung yang berasal dari LSM AMPuH sekaligus anggota paralegal Feradi.
Ia menyoroti pentingnya keteladanan dalam pelaksanaan transaksi atau muamalah, terutama ketika terdapat hubungan antara lembaga pendidikan berbasis agama dengan masyarakat.
“Kalau lembaga agama saja tidak memberikan ketauladanan tentang pelaksanaan ajaran agama yaitu mu’amalah transaksi diantara dua pihak, yang harus memenuhi kaidah saling rela (‘an taradhin minkum), lantas kita akan berharap ketauladanan dari siapa lagi?”
Sementara itu, pihak MAN Pacitan melalui Kepala Tata Usaha dan kepala madrasah telah memberikan penjelasan bahwa ijazah merupakan hak siswa dan pengambilannya tidak dikaitkan dengan pembayaran.
Perbedaan keterangan dan persepsi tersebut menjadi bagian utama dari persoalan pengambilan ijazah alumni MAN Pacitan yang kembali mencuat pada September 2026.
