Upaya Integrasi Pertahanan AS-Israel di Kongres Jadi Sorotan, Pasal 224 NDAA 2027 Tuai Perdebatan

Gerbangrakyat.com – Rancangan aturan baru yang tengah dibahas di Kongres Amerika Serikat memicu perdebatan terkait masa depan hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Israel. Jika disahkan, aturan tersebut dinilai akan mengubah pola kerja sama kedua negara dari hubungan berbasis bantuan militer menjadi integrasi yang lebih luas di sektor teknologi, industri, hingga sistem pertahanan.

Perdebatan berpusat pada Pasal 224 dalam rancangan National Defense Authorization Act (NDAA) 2027 versi Kongres. Ketentuan tersebut mengusung pembentukan kerangka kerja sama teknologi pertahanan Amerika Serikat dan Israel yang lebih terstruktur serta mencakup berbagai bidang strategis.

Hingga kini, rancangan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum memasuki proses pemungutan suara. Meski demikian, usulan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah anggota Kongres lintas partai, sekaligus menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai dampaknya dapat melampaui kerja sama pertahanan konvensional.

Pasal 224 Dorong Integrasi Teknologi Pertahanan

Dalam dokumen rancangan, Pasal 224 diberi nama Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel. Ketentuan ini mengatur pembentukan mekanisme resmi untuk memperluas kolaborasi di bidang penelitian, pengembangan, pengujian, evaluasi, integrasi teknologi, hingga kerja sama industri pertahanan.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban bagi Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab mengelola kerja sama tersebut.

Selain itu, ruang lingkup kolaborasi yang diusulkan juga mencakup berbagai teknologi yang dipandang strategis, seperti kecerdasan buatan (AI), quantum machine learning, sistem tanpa awak, senjata energi, sensor canggih, pertahanan siber, perang elektronik, bioteknologi, biomanufaktur, hingga pertahanan medis.

Rancangan itu juga membuka peluang dilakukannya integrasi jaringan dan penggabungan data antara militer Amerika Serikat dan Israel. Namun, istilah tersebut menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat sorotan karena belum dijelaskan secara rinci dalam naskah rancangan.

Perluas Kerja Sama Industri Pertahanan

Selain aspek teknologi, Pasal 224 juga mengusulkan perluasan kolaborasi antara lembaga pemerintah, kontraktor pertahanan, institusi riset, hingga perusahaan pengembang teknologi dari kedua negara.

Apabila diterapkan, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup proyek penelitian bersama, tetapi juga pengembangan produk, uji coba, hingga produksi dalam kerangka yang lebih terintegrasi.

Situasi ini dipandang berbeda dibanding hubungan pertahanan AS-Israel selama ini yang lebih banyak berfokus pada bantuan militer, pendanaan sistem pertahanan seperti Iron Dome, latihan bersama, serta penjualan persenjataan.

RUU Kemitraan Pertahanan Ikut Dibahas

Di luar Pasal 224 NDAA 2027, Kongres juga tengah membahas H.R.1229/S.554 atau Defense Partnership Act 2025 yang diajukan pada 12 Februari 2025.

Rancangan tersebut mengatur sejumlah program baru, antara lain pembentukan kerja sama menghadapi ancaman drone, pembukaan kantor Defense Innovation Unit di Israel, serta rencana memasukkan Israel ke dalam basis teknologi dan industri nasional Amerika Serikat.

Apabila terealisasi, Israel akan bergabung dengan kelompok negara yang selama ini memperoleh status tersebut, yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

RUU tersebut juga mengatur peluang riset bersama mengenai kecerdasan buatan, robotika, teknologi anti-terowongan, serta sistem anti-drone hingga 2028.

Kritik Berfokus pada Dampak Jangka Panjang

Sejumlah pihak menilai usulan tersebut akan menciptakan hubungan yang lebih dalam dibanding pola bantuan pertahanan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Lembaga Quincy Institute menilai integrasi industri pertahanan yang diusulkan berpotensi menciptakan keterikatan jangka panjang antara kedua negara. Menurut lembaga tersebut, perubahan itu dapat melampaui hubungan yang selama ini dibangun melalui bantuan militer sejak 1948.

Para pengkritik juga menyoroti sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian, di antaranya:

• Potensi berkurangnya ruang independensi Amerika Serikat dalam pengelolaan sistem pertahanan apabila integrasi jaringan diterapkan.
• Belum adanya definisi rinci mengenai istilah “integrasi jaringan” dan “penggabungan data”, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran.
• Risiko semakin sulitnya pengawasan Kongres terhadap program pertahanan apabila kerja sama industri berlangsung secara permanen.
• Kekhawatiran mengenai keamanan data dan potensi meningkatnya risiko intelijen akibat kerja sama pertukaran informasi yang lebih luas.
• Potensi bertambahnya beban anggaran pemerintah Amerika Serikat melalui proyek penelitian dan produksi jangka panjang.
• Kemungkinan munculnya tuntutan serupa dari negara sekutu lain apabila Israel memperoleh status khusus dalam basis teknologi dan industri nasional Amerika Serikat.

Selain itu, sejumlah anggota Kongres yang mengkritik rancangan tersebut juga menilai mekanisme kerja sama baru dapat memengaruhi pengawasan terhadap penggunaan bantuan Amerika Serikat kepada Israel apabila sebagian program dijalankan melalui proyek bersama.

Pendukung Nilai Dapat Percepat Inovasi

Di sisi lain, pendukung rancangan tersebut berpendapat bahwa kerja sama yang lebih erat akan mempercepat pengembangan teknologi pertahanan, meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman drone, serta memperkuat kesiapan kedua negara dalam merespons tantangan keamanan yang berkembang.

Mereka menilai integrasi riset dan industri akan mempercepat proses inovasi dibanding pola kerja sama yang selama ini berjalan secara terpisah.

Masih Menunggu Proses Legislasi

Hingga saat ini, baik Pasal 224 dalam NDAA 2027 maupun RUU Defense Partnership Act 2025 masih berada dalam tahapan pembahasan legislatif.

Pasal 224 masih harus melalui proses pembahasan lanjutan, termasuk kemungkinan perubahan melalui amandemen di DPR Amerika Serikat serta penyelarasan dengan versi Senat. Sementara itu, H.R.1229/S.554 masih menunggu pembahasan di tingkat komite.

Hasil akhir dari proses tersebut akan menentukan apakah hubungan pertahanan Amerika Serikat dan Israel tetap berfokus pada skema bantuan militer seperti selama ini, atau bertransformasi menuju model integrasi teknologi dan industri pertahanan yang lebih luas.

Penulis : Shamsi Ali Al-Nuyorki