Gerbangrakyat.com – Ganjar Pranowo, mantan calon presiden nomor urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan keputusannya untuk tidak berada di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5).
“Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” ungkap Ganjar dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sikap Ganjar tersebut hanya menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi salah satu menteri di pemerintahan Prabowo. “Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati,” kata Hasto.
Sementara itu, politikus PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno, menilai bahwa pernyataan Ganjar tidak mencerminkan sikap partai secara keseluruhan. Hendrawan menyatakan keyakinannya bahwa sikap Ganjar hanya mewakili dirinya sendiri, dan arah PDIP akan ditetapkan oleh pimpinan partai.
Baca Juga:
Keputusan Ganjar, yang masih aktif sebagai kader PDIP, diyakini tidak diambil secara sembarangan. Hendrawan meyakini bahwa Ganjar memahami suasana di dalam PDIP. “Tentu sikap tersebut tidak disampaikan secara sembarangan. Sebagai kader PDIP dia tahu suasana batin yang ada di PDIP. Tetapi sikap resmi PDIP bukan apa yang disampaikannya. Dia juga tahu hal tersebut,” ujar Hendrawan.
Arah PDIP untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sikap politik PDIP akan dibahas lebih lanjut dalam Rakernas V yang dijadwalkan pada bulan ini.
Meskipun Ganjar menegaskan keputusannya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, ia mengungkapkan penghormatannya terhadap pemerintahan tersebut dan menyatakan bahwa pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan melalui mekanisme yang benar, yakni melalui parlemen.
Baca Juga:
