1,9 Juta Penerima Lama Dicoret, Bansos Kini Gunakan Data Digital Terintegrasi
Gerbangrakyat.com – Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial nasional. Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah peluncuran Portal Perlinsos, sebuah platform digital terpadu untuk mempercepat, mempermudah, dan mempertegas transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat digitalisasi layanan publik, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat rentan.
“Salah satu inisiatif utama yang tengah kami siapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang ditopang oleh DPI: identitas kependudukan digital dan data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform,” ujar Luhut dikutip dari https://turkeconom.com/category/politik/.
Portal ini akan menjadi akses utama bagi masyarakat untuk melakukan proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital. Seluruh tahapan bisa dipantau secara mandiri, sehingga menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan akurasi penerima bantuan.
Banyuwangi Jadi Lokasi Percontohan Digitalisasi Bansos
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan proyek percontohan yang akan difokuskan pada digitalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai wilayah percontohan nasional berkat kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah yang tinggi terhadap inovasi pelayanan publik.
“Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” jelas Luhut.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek percontohan ini agar model yang dikembangkan bisa direplikasi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.
“Agar model ini bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Penggunaan DTSEN Gantikan Data Lama
Digitalisasi ini sejalan dengan upaya pemerintah membenahi data penerima bansos melalui peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa selama ini terdapat 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria. Dengan DTSEN, proses verifikasi penerima menjadi lebih akurat sehingga bansos dapat tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Mereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru,” ujar Saifullah dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu (11/6).
Menuju Sistem Perlindungan Sosial Modern dan Akuntabel
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi menyeluruh pada sistem perlindungan sosial. Dengan integrasi teknologi dan data yang kuat, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan terukur.
Selain menjawab tantangan selama ini soal ketidaksesuaian data penerima, inisiatif ini juga menciptakan ruang transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar.
Portal Perlinsos, jika berhasil diimplementasikan secara nasional, berpotensi menjadi fondasi baru layanan sosial digital di Indonesia yang lebih tangguh, adaptif, dan inklusif di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
