Gerbangrakyat.com – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah meminta Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr untuk mundur dari rencananya mengamandemen konstitusi.
Dilansir dari CNN Indonesia Duterte menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan nasib yang sama seperti ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, yang digulingkan pada Revolusi Kekuatan Rakyat pada Februari 1986 setelah lebih dari dua dekade berkuasa.
“Anda memasuki wilayah pengkhianatan, Pak Presiden. Dan Anda mungkin mengalami apa yang ayah Anda alami. Itu yang saya takutkan,” kata Duterte dalam pidato di Davao pada Minggu (28/1).
Duterte menyoroti risiko politis dari upaya amandemen konstitusi, memberikan peringatan keras kepada Bongbong Marcos untuk tidak melakukan perubahan apapun terkait konstitusi guna menghindari nasib yang tidak diinginkan.
Bongbong Marcos Jr. Memperjuangkan Amandemen Konstitusi untuk Mendukung Perekonomian Filipina
Sementara itu, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., atau yang lebih dikenal sebagai Bongbong, menyatakan kebutuhan untuk mengubah konstitusi negara terkait masa jabatan presiden. Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing ke negara tersebut.
“[Konstitusi perlu diubah] untuk dunia yang terglobalisasi,” ujar Bongbong
Bongbong menekankan bahwa amandemen konstitusi diperlukan agar dapat meminimalisir pembatasan bagi investor asing, khususnya terkait kepemilikan perusahaan asing. Beberapa pembatasan tersebut, seperti batasan kepemilikan perusahaan asing, telah dikritik oleh beberapa perusahaan internasional karena dianggap bersifat proteksionis dan menguntungkan konglomerat lokal.
Namun, rencana amandemen konstitusi ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, dengan klaim bahwa ini adalah upaya politis untuk melanggengkan kekuasaan Bongbong. Para senator juga mengecam langkah ini sebagai tindakan jahat dan curang, mengeluarkan pernyataan sikap atau manifesto yang ditandatangani oleh 24 anggota senat.
“Sepanjang sejarah Filipina, Senat selalu menjadi salah satu sasaran pertama pihak-pihak yang berupaya melemahkan demokrasi di negara kami,” demikian bunyi manifesto tersebut, menambahkan kecaman terhadap upaya Marcos Jr. untuk memperpanjang masa jabatan presiden Filipina yang saat ini terbatas pada satu periode atau enam tahun.
