Gerbangrakyat.com – Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 dikabarkan terpaksa melepas jilbab mereka saat prosesi pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN). Insiden ini menuai berbagai reaksi, terutama dari kalangan pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI), yang merasa bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila.
Peristiwa ini mengundang perhatian publik, mengingat dalam tahun-tahun sebelumnya, penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka tidak pernah menjadi masalah. Bahkan, 18 anggota yang dimaksud masih mengenakan jilbab saat mengikuti latihan dan gladi bersih di IKN, sebelum akhirnya diminta untuk melepaskannya pada saat pengukuhan resmi.
Pernyataan Kecaman dari PPI
Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) segera merespons kejadian ini dengan mengeluarkan pernyataan keras. Gousta Feriza, Ketua Umum PP PPI, bersama dengan Sekretaris Jenderal Surapto, menandatangani pernyataan yang mengecam dugaan adanya pelarangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka 2024.
“Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas ‘kebijakan’ atau mungkin ada ‘tekanan’ terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan Hijab/Jilbab yang menjadi keyakinan Agama mereka,” ujar pernyataan tersebut.
Baca Juga:
Lebih lanjut, PP PPI mempertanyakan alasan di balik kebijakan ini, yang dianggap mencederai nilai-nilai kebhinekaan serta sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka juga meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang kini mengelola dan bertanggung jawab atas program Paskibraka, untuk memberikan penjelasan.
Tanggapan BPIP dan Sejarah Pengelolaan Paskibraka
Wakil Sekretaris Jenderal PPI, Irwan Indra, mengungkapkan bahwa sejak 2022, BPIP telah mengambil alih kewenangan pembinaan Paskibraka dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun, menurut Irwan, BPIP tidak pernah memaksakan aturan terkait penggunaan jilbab.
“Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adik-adik, baik yang pakai jilbab maupun yang enggak pakai jilbab. Anggota yang enggak pakai jilbab enggak pernah kita paksakan untuk pakai jilbab, [demikian pula] yang pakai enggak pernah kita paksakan suruh lepas,” jelas Irwan. Ia juga menyatakan keterkejutannya atas kejadian di tahun 2024 ini, mengingat sebelumnya tidak pernah ada kebijakan seperti itu.
Sumber : CNBC Indonesia
Baca Juga:
